Jumat, 12 Oktober 2012

KRISIS EKONOMI DAN MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA



KRISIS EKONOMI DAN MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA
Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magister Manajemen Universitas Padjajaran Bandung, 5 Januari 2002
Pendahuluan
Memasuki tahun baru tahun 2002, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang parah. Perbaikan ekonomi belum tampak betul wujudnya, bahkan tanda-tanda ke arah itupun masih sangat samar. Padahal telah empat setengah tahun krisis berjalan, dan selama itu pergantian pemerintahan telah terjadi tiga kali.
Sebaliknya, negara-negara Asia yang terjangkit krisis bersama-sama kita, kondisi ekonominya telah banyak membaik, meskipun bukan berarti mereka sudah lepas dari masalah. Belakangan ini muncul kasus Argentina yang menarik banyak perhatian dan oleh banyak orang dihubung-hubungkan dengan kemungkinan terjadinya hal serupa di Indonesia.
Tulisan ini mencoba membahas kembali krisis ekonomi itu, asal muasalnya, upaya pemulihannya hingga saat ini, serta bagaimana prospeknya di masa depan. Pembahasan ini akan dimulai dengan melihat keadaan ekonomi Indonesia prakrisis.
Kilas balik ekonomi Indonesia sebelum krisis
Menjelang meletupnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997, Indonesia termasuk di antara beberapa negara berkembang yang dinilai sebagai sangat berhasil dalam pembangunannya. Ekonomi Indonesia termasuk di antara ekonomi di beberapa negara Asia yang mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga disebut sebagai miracle.
Indonesia sering dijadikan contoh untuk negara-negara berkembang lain bagi programprogram yang dianggap berhasil, seperti dalam bidang keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan.
Beberapa indikator makro kondisi ekonomi Indonesia beberapa saat sebelum krisis dapat diangkat kembali sebagai bukti.
Peningkatan pendapatan per-kapita. Dalam kurun waktu tiga puluh tahun, sejak tahun 1965 sampai 1995, PDB per-kapita secara riil mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6% setiap tahunnya. Pada pertengahan tahun 1960-an Indonesia lebih miskin dari India, kemudian pada pertengahan tahun 1990-an PDB per-kapita Indonesia melampaui US$ 1.000 yang berarti lebih dari tiga kalinya India (World Bank 1997).
Penurunan laju inflasi. Sekitar awal tahun 1960 sampai akhir tahun 1960-an Indonesia mengalami inflasi yang luar biasa tinggi bahkan pernah sampai 600%, tetapi sejak itu lambat laun dapat dikendalikan. Sampai dengan tahun-tahun terakhir sebelum terjadinya krisis (1997), Indonesia berhasil menekan laju inflasinya pada angka satu dijit saja.
Peningkatan pendapatan petani dan tercapainya swasembada pangan. Berbagai kebijakan dan langkah pembangunan yang telah berhasil mengendalikan inflasi dan meredam fluktuasi harga barang, dibarengi dengan investasi yang strategis dalam peningkatan produktivitas pertanian. Dengan demikian kebijakan itu telah meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat di perdesaan, sekaligus menciptakan stabilitas harga beras yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia. Peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat bawah ini telah mendorong tumbuhnya berbagai industri, baik industri kecil maupun industri besar. Juga telah kita saksikan berkembangnya ekonomi rakyat yang ternyata cukup tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi.
Peningkatan output manufaktur dalam sumbangannya terhadap PDB. Peran industry pengolahan dalam PDB mengalami kenaikan yang sangat berarti, dari 7,6% pada tahun 1973 menjadi hampir 25% pada tahun 1995. Hal ini khususnya didorong oleh pertumbuhan ekspor produk-produk olahan seperti garment (pakaian jadi), produk kain dan alas kaki, barang-barang elektronik dan kayu lapis. Ekspor nonmigas, yang kini telah menjadi bagian terbesar dari produk industri pengolahan kita, mengalami kenaikan sekitar 22% setiap tahunnya selama satu decade penuh, yaitu sejak tahun 1985 ketika deregulasi diberlakukan untuk pertama kalinya sampai dengan tahun 1995; dan kenaikan ini adalah empat kali lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata kenaikan perdagangan dunia (Stern 2000).
Penurunan tingkat kemiskinan. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mengalami penurunan secara dramatis, yaitu dari sekitar 69% pada tahun 1970 menjadi 49% pada tahun 1976 kemudian menjadi 15% pada tahun 1990 dan mencapai 11,5% pada tahun 1996. Sebelum terjadinya krisis, diperkirakan bahwa menjelang tahun 2005 yang akan datang, ketika PDB per-kapita Indonesia mencapai US$2.300, dan ketika Indonesia layak disebut sebagai a middle-income industrialized country, angka kemiskinan akan menurun secara tajam menjadi kurang dari 5%, atau kira-kira sama tingkatannya dengan newly industrialized country lainnya.
Berdasarkan salah satu dokumen Bank Dunia (1997), di antara negara-negara sedang berkembang Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang paling cepat mengurangi angka kemiskinannya. Prestasi ini diperoleh setelah kita melakukan upaya pembangunan di berbagai bidang dengan strategi pertumbuhan yang berorientasi padat karya dan didukung oleh pembangunan sumberdaya manusianya, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada waktu yang bersamaan, upaya tersebut telah meningkatkan pendapatan riil masyarakat dengan cepat, sama cepatnya dengan peningkatan PDB perkapita. Hasilnya juga dinikmati oleh kaum perempuan, yang semula banyak berkecimpung di sektor perdesaan tanpa upah yang memadai, bahkan seringkali tanpa bayaran, menjadi berpeluang untuk bekerja di sektor formal dengan upah yang cukup memuaskan. Berbagai indikator kesejahteraan sosial, seperti angka kematian bayi, angka kelahiran, dan angka partisipasi bersekolah, semuanya menunjukkan adanya perbaikan secara nyata.
Lalu datanglah krisis
Krisis keuangan Asia yang datangnya seperti tiba-tiba telah menyeret Indonesia mundur beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 1995 Indonesia masih menikmati pertumbuhan sebesar 8,2% kemudian tahun 1996, atau tahun terakhir sebelum terjadinya krisis, masih tumbuh 7,8%, dan tahun 1997 menurun ke angka 4,9%. Jadi, sampai dengan tahun 1997, yaitu tahun terjadinya krisis, setidaknya, pertumbuhan ekonomi masih tetap positif walaupun cenderung menurun. Pada tahun 1998, ketika krisis mencapai puncaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,6%, dan indikator makro ekonomi lainnya menunjukkan angka-angka yang memburuk, seperti inflasi yang melonjak sampai 77,6%.
Krisis diawali oleh jatuhnya baht Thailand pada bulan Juli 1997, kemudian berakibat langsung terhadap nilai rupiah yang terdepresiasi secara eksponensial, dari Rp2.400 perdollar pada pertengahan 1997 menjadi Rp16.000 perdollar pada bulan Juni 1998. Pada saat itu, Indonesia boleh dikatakan telah “kehilangan pijakan” dalam kancah perdagangan internasional; masyarakat kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan; ekspor Indonesia terhambat oleh kurangnya biaya untuk impor bahan baku; dan banyak pelanggan asing membatalkan pesanannya karena kurang percaya bahwa perusahaan Indonesia akan mampu memenuhi permintaannya. Penerimaan ekspor nonmigas merosot sebesar 2,4% pada tahun 1998, dan jatuh lagi sebesar 4,6% pada tahun 1999, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Di antara negara-negara Asia yang dilanda krisis, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memutuskan untuk mencari bantuan IMF (International Monetary Funds), sementara itu Malaysia berteguh hati untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan cara pengendalian capital secara ketat. Dalam pada itu, Filipina dibantu IMF dengan melanjutkan upaya yang telah disepakati sebelumnya. Pada mulanya, Indonesia tampak serius dalam bekerja sama dan menyanggupi segala persyaratan yang ditetapkan IMF. Tetapi kemudian Presiden Soeharto, yang menandatangani sendiri perjanjian kedua (Letter of Intent atau LoI) dengan IMF, dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan program reformasi seperti apa yang telah disyaratkan dalam berbagai LoI itu. Akibatnya, Presiden Soeharto terjebak dalam konfrontasi dengan IMF. Pasar menjadi “ragu-ragu” bahkan menjadi nervous menghadapi kenyataan ini, tidak saja karena melihat kebijakan yang penuh konflik, tetapi juga diperkeruh oleh berbagai pernyataan publik dari pejabat IMF maupun Bank Dunia yang bernada mengkritik pemerintah. Akibatnya, keadaan ekonomi terus memburuk, seperti yang tercermin pada menurunnya nilai tukar rupiah secara terus- menerus.
Pada bulan Maret 1998, di tengah suara oposisi di masyarakat yang semakin mengental, Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR hasil Pemilu 1997. Kabinet baru segera dibentuk, dan pada kesempatan itu saya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin). Tugas utama Menko Ekuin adalah membawa ekonomi ke luar dari krisis sesegera mungkin. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan pasar dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat internasional, khususnya dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank. Kemudian, disusunlah agenda pemulihan sekaligus reformasi ekonomi, diikuti dengan langkah-langkah awal pelaksanaannya.
Namun, berbagai upaya yang ditempuh seperti menghadapi jalan buntu karena terhalang oleh ketegangan politik yang semakin memuncak. Krisis keuangan justru menjadi katalisator dalam mempercepat dan memperbesar kekuatan reformasi dalam masyarakat yang menentang pemerintahan Presiden Soeharto, yang menuntut adanya reformasi politik dan reformasi ekonomi secara bersamaan. Gerakan reformasi itu diujungtombaki oleh gerakan mahasiswa, yang secara historis telah terbukti ampuh sebagai lokomotif pembaharu politik di negara ini.
Pada pertengahan Mei 1998, kerusuhan sosial meledak di Jakarta. Dalam peristiwa kelabu ini masyarakat keturunan Cina (Tionghoa) menjadi sasaran kebrutalan masa secara membabi buta. Tak ayal lagi warga keturunan Cina ini, yang notabene menguasai rantai perdagangan dan jaringan distribusi secara luas, mengalami ketakutan luar biasa dan akhirnya banyak yang melarikan diri, bersama keluarga dan modal yang dimilikinya. Ekonomi jatuh ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Rupiah mencapai titik terendah setelah terjadi peristiwa itu.
Hal yang lebih memberatkan lagi, di tengah krisis keuangan Asia yang telah menggulung ekonomi Indonesia tersebut, pada tahun 1997 Indonesia didera pula oleh El NiĆ²o, yaitu bencana alam akibat musim kering yang panjang dan paling buruk dalam 50 tahun terakhir. Menurunnya produksi pangan turut memicu tingginya inflasi pada tahun 1998, menambah tekanan terhadap cadangan devisa yang memang telah menurun, mengurangi permintaan dalam negeri, menurunkan pendapatan masyarakat perdesaan, dan akhirnya meningkatkan angka kemiskinan kembali. Di Kalimantan dan Sumatera kebakaran hutan, yang diperburuk oleh kekeringan yang panjang, seakan-akan tak berhenti berkobar dan telah menghanguskan ratusan ribu hektar hutan. Malapetaka lingkungan ini, dengan segala akibat buruknya terhadap kesehatan masyarakat secara luas, turut menambah dimensi dan beban tambahan dalam krisis yang dihadapi bangsa Indonesia.
Akibat krisis, beban hutang Indonesia menjadi seakan-akan makin tak tertanggungkan. Pada tahun 1999 nilai total hutang luar negeri Indonesia mencapai angka US$148 milyar, atau 104% terhadap PDB. Dari angka tersebut kurang lebih separuhnya adalah hutang sektor swasta, termasuk hutang perusahaan publik dan BUMN. Di samping itu, biaya yang dibutuhkan untuk restrukturisasi perbankan yang ambruk selama krisis diperkirakan mencapai angka US$65 milyar, dan ini jelas menambah beban pemerintah di luar beban hutang luar negeri tadi.
Sampai di sini pokok bahasan kita hanya dititikberatkan pada aspek ekonomi makro saja. Kenyataannya lebih parah dan tidak sesederhana itu karena dampak sosial yang ditimbulkannya pun tidak kecil. Jutaan manusia kehilangan pekerjaan, banyak anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah karena tidak mampu membiayai keperluan sekolah atau mereka harus membantu orang tuanya mencari nafkah.
Apa yang menyebabkan krisis?
Berbagai kajian yang menelaah krisis keuangan Asia telah banyak dilakukan, dari berbagai sudut pandang pula. Secara umum terlihat suatu pola dan karakteristik yang berlaku sama di seluruh negara yang dilanda krisis. Namun, dalam hal kedalamannya dan jangka waktunya, Indonesia dapat dikatakan sangat unik. Sulit mencari pembandingnya, barangkali negara yang paling layak untuk dibandingkan waktu itu adalah Rusia, dan sekarang mungkin Argentina. Oleh karena itu, dalam uraian berikut kita akan mengkaji secara singkat mengapa krisis di Indonesia begitu parah, dan mengapa pemulihannya begitu lambat (lihat juga Kartasasmita 2001).
Sebagai introspeksi, harus kita akui bahwa krisis di Indonesia benar-benar tidak terduga datangnya, sama sekali tidak terprediksi sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Furman dan Stiglitz (1998), bahwa di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai percontoh (sample) penelitiannya, Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan akan terkena krisis bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya dalam percontoh, tersebut. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis, orang umumnya percaya bahwa Indonesia tidak akan bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejut eksternal (external shock) akibat kejatuhan ekonomi Thailand.
Walaupun sesungguhnya telah terasa adanya indikasi ketidakberesan dalam pola pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kartasasmita 1996) serta kerapuhan sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman bisnis properti, suasana (mood) dan perasaan berbagai kalangan di Indonesia masih tetap percaya diri. Ada alasannya mengapa orang di Indonesia dan juga masyarakat internasional masih merasa begitu yakin tentang ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi gelombang krisis keuangan itu. Pada saat itu defisit neraca berjalan terhitung paling rendah di antara lima negara Asia yang dilanda krisis. Nilai ekspor tahun 1996, walaupun lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 1995, masih menduduki peringkat terbesar kedua. Anggaran juga selalu surplus sejak beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan angka kredit juga cukup rendah (modest) bila dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lain di Asia, khususnya yang pertumbuhannya cepat. Jaminan terhadap hutang luar negeri dari bank-bank komersial pada prinsipnya juga sangat rendah bila dibandingkan dengan yang ada di negara yang terkena krisis lainnya, sedangkan pasar modal (stock market) tetap kuat sampai awal tahun 1997. Semua itu berfungsi sebagai indikator adanya buoyant mood pada saat itu. Sebagai ilustrasi, sampai dengan bulan September 1997, pemerintah tetap mempelajari dan bernegosiasi untuk membeli satu skadron pesawat tempur buatan Rusia dengan biaya kurang lebih sebesar US$500 juta, tetapi diupayakan dengan cara imbal-beli. Rencana ini akhirnya, tentu saja, dibatalkan ketika kemudian makin jelas bahwa situasi yang dihadapi ternyata jauh lebih buruk dari yang dipikirkan banyak orang, termasuk para menteri di bidang perekonomian saat itu. Indonesia benar-benar menderita, dan paling menderita di antara negara lainnya. Tetapi, mengapa ini bisa terjadi? Berdasarkan pertimbangan saya, setidaknya ada empat faktor yang dapat menjelaskan situasi Indonesia tersebut.
Yang pertama, stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut. Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka. Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997).
Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonomi nasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu. Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, ratarata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).
Yang kedua, dan terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.
Benar apa yang diidentifikasikan Greenspan (1998, seperti dikutip Kelly dan Olds 1999) bahwa akar persoalan dari krisis keuangan Asia terletak pada kesalahan manajemen ekonomi di mana tanda-tanda yang diberikan pasar tidak diikuti dengan penyesuaian kebijakan (adjustments) sebelum gelembung persoalan tersebut menghambur. Jadi, ketika para manajer keuangan di tingkat global mendeteksi adanya kesenjangan (disparity) antara nilai tukar dengan persaingan global, para investor dan spekulan mulai memindahkan kapitalnya ke luar. Ketika lingkaran tadi terputus, maka menyebarlah penyakit keuangan itu ke seantero wilayah. Situasi diperkeruh oleh ramainya pembelian dolar, yang sebagian digunakan untuk mengadakan hedging atas hutang luar negeri, tetapi setelah terlambat, dan yang sebagian lagi karena kekhawatiran masyarakat atas gejolak politik dan kerusuhan sosial yang merebak waktu itu.
Yang ketiga, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.
Yang keempat, perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secara mantap dan berkesinambungan.
Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).
Upaya Pemulihan
Pada bulan Mei 1998, setelah menghadapi tekanan yang makin luas dari masyarakat, yang diujungtombaki mahasiswa, akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Habibie. Presiden Habibie meminta saya untuk tetap duduk sebagai Menko Ekuin di kabinetnya, dan tetap melanjutkan upaya pemulihan seperti yang telah dirintis sebelumnya. Dalam tempo singkat pemerintah baru bergerak cepat dengan serangkaian kebijakan yang didukung oleh masyarakat internasional. Tujuannya adalah untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut pada perekonomian dan segera memacu pemulihan ekonomi.
Agenda pemulihan dimaksud ditempuh melalui lima program, yaitu: (1) mengembalikan stabilitas makro ekonomi; (2) melanjutkan reformasi struktural; (3) merestrukturisasi system perbankan; (4) menyelesaikan masalah hutang swasta; dan (5) mengurangi dampak krisis pada penduduk miskin melalui pelaksanaan JPS (jaring pengaman sosial/social safety net). Semua itu harus dilakukan secepat mungkin. Dengan langkah-langkah tersebut pemerintah berhasil meredam tingkat kerusakan ekonomi akibat krisis, bahkan mampu mengembalikan Indonesia pada jalur pemulihan yang benar. Hal ini terbukti dengan mulai pulih dan stabilnya nilai tukar rupiah menjadi Rp6.500 sampai Rp7.500 perdolar, dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai menjelang pemilihan presiden di bulan Oktober 1999. Inflasi juga terkendali, dari hampir 80% pada tahun 1998 menjadi 2% saja pada tahun berikutnya (1999). Dengan kondisi ini tingkat suku bunga dapat turun dari sekitar 80% menjadi 11-12%. Konsumsi dalam negeri mulai pulih, khususnya dalam permintaan terhadap industri otomotif dan industri konstruksi. Pendek kata, turbulensi ekonomi itu dalam waktu singkat telah berhasil dikendalikan.
Menjelang pertengahan 1999 krisis ekonomi Indonesia telah melampaui titik nadir dan telah mulai akan tumbuh lagi. Sepanjang tahun itu ekonomi berhasil tumbuh sedikit dengan peningkatan PDB sebesar 0,3%. Seandainya momentum pemulihan ekonomi dapat dijaga secara konsisten, berdasarkan prediksi waktu itu, maka pertumbuhan pada tahun 2000 diperkirakan sebesar 4-5%. Yang terpenting adalah bahwa ekspor kembali bergairah, antara lain karena para eksportir menikmati keuntungan atas terdepresiasinya nilai mata uang rupiah. Kecenderungan ini relatif berlaku sama untuk negara-negara yang dilanda krisis, seperti Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia.
Untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat miskin, dengan cepat diberlakukan program JPS dalam berbagai bentuk, seperti: penyediaan subsidi beras untuk keluarga miskin; pemberian bea siswa untuk murid dari SD hingga perguruan tinggi (pelayanannya mencapai 1,7 juta murid); pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi keluarga miskin; dan pembangunan prasarana desa melalui program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja secara massal. Pada waktu yang bersamaan, produksi padi telah kembali ke posisi semula, seperti kondisi sebelum krisis. Hal ini, selain karena iklim telah mulai pulih ke kondisi normal, juga karena ditunjang oleh berbagai program pemberdayaan petani yang meliputi pemberian kredit usaha tani dan bantuan teknis melalui perguruan tinggi setempat, LSM, dan koperasi.
Rekonstruksi ekonomi seperti yang telah digambarkan di atas dilaksanakan melalui cara konstitusional, dengan berbagai undang-undang dan peraturan, yang dibarengi pula dengan pembentukan lembaga baru sesuai kebutuhan. Contohnya, pemerintahan Habibie memperkenalkan undang-undang baru tentang kepailitan yang memberikan kepastian hokum kepada kreditur maupun debitur, serta menetapkan mekanisme penyelesaian hutang swasta melalui apa yang dikenal sebagai Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force) . Langkah reformasi lainnya, antara lain, penutupan atau pengambilalihan bank yang tidak sehat dan yang melanggar ketentuan; memperkuat BP PN dengan mempertegas status kelembagaan dan mengisinya dengan SDM yang profesional; menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen; menetapkan peraturan untuk menjamin praktik bisnis yang kompetitif, sehat, dan anti-monopoli; serta bekerja sama dengan sektor swasta dalam membangun good corporate governance.
Sejalan dengan langkah reformasi di bidang ekonomi ini, pemerintahan Habibie juga memulai reformasi di bidang politik sebagai landasan hidup berdemokrasi, termasuk penyelesaian isu politik yang sensitif di forum internasional, yaitu kasus Timor Timur. Pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 1999, dan yang dicatat sebagai pemilihan umum multipartai yang sangat demokratis dengan disaksikan oleh para pengamat dari seluruh dunia. Kemudian diikuti dengan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden, dan ini pun dicatat sebagai pemilihan presiden yang paling demokratis sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Langkah lainnya masih banyak lagi. Hak asasi manusia dihormati dan penegakan hokum diupayakan terus menerus. Kepolisian dipisahkan dari tentara (TNI), dan tentara berada di bawah pengendalian sipil. Kontrol atas media massa dicabut, kebebasan pers diberlakukan, kebebasan berserikat dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin. Serikat buruh tidak lagi dibatasi.
Peran IMF
Wacana tentang krisis keuangan Asia tidak akan lengkap tanpa menelaah peran masyarakat internasional, terutama yang diwakili oleh IMF. Pentingnya peran IMF ini bagi masyarakat internasional menjadi sangat jelas ketika akhir bulan Maret 1998, di penghujung masa tugas saya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dalam Kabinet Pembangunan V, sebelum diangkat menjadi Menko Ekuin dalam Kabinet Pembangunan VI (kabinet terakhir Presiden Soeharto), saya menerima telepon langsung dari Robert Rubin, Menteri Keuangan Amerika (US Secretary of Treasury). Rubin menyampaikan bahwa pemerintah Amerika sangat peduli atas situasi Indonesia yang makin memburuk, dan berniat untuk membantu. Akan tetapi ia pun berkata, bahwa syarat pertama yang harus ditempuh Indonesia adalah memperbaiki hubungannya dengan IMF, karena pemerintah Amerika hanya dapat membantu melalui tangan IMF. Dalam waktu yang hampir bersamaan saya juga mendapat pesan yang senada dari pemerintah Jepang dan Jerman. Ketiga negara itu adalah “donor” terpenting bagi Indonesia. Jangan lupa bahwa saat itu hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF sedang berada dalam kondisi membeku. Pasalnya, pemerintah Indonesia menganggap IMF, dengan segala persyaratan bantuan yang mengikat, terlalu jauh melakukan intervensi ke masalah dalam negeri. Sebaliknya, IMF menganggap Indonesia telah mengingkari komitmen sebelumnya.
Kalau kita menengok ke belakang, ada pelajaran berharga yang dapat ditarik dari keterlibatan IMF dalam membantu negara-negara yang dilanda krisis. Banyak kalangan berpendapat bahwa sejak awalnya IMF, telah melakukan kesalahan dalam menangani krisis itu. Ibaratnya telah memberikan resep yang salah. Keputusan pemerintah untuk menutup 16 bank pada bulan November 1997 awalnya disambut dengan meriah, bahkan dipandang sebagai “kemenangan kaum reformis di kabinet” karena sebagian dari bank-bank itu dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto. Namun, penutupan bank-bank tersebut dilakukan tanpa melalui persiapan yang matang, sehingga akhirnya tidak membangkitkan kepercayaan masyarakat, tetapi justru sebaliknya. Karena garansi terhadap deposito belum diberlakukan (dan tidak diberlakukan sampai tiga bulan kemudian), ditambah desas-desus bahwa akan banyak bank lain yang ditutup, maka ketidakpastian dalam pasar keuangan semakin menebal, akibatnya menambah tekanan negatif kepada nilai tukar. Beberapa pengamat seperti Sachs dari Harvard bahkan berspekulasi bahwa para pelaku bisnis yang penting merasa khawatir tidak akan sanggup mempertahankan posisinya lagi di Indonesia, mengingat Presiden pun tidak dapat melindungi kepentingan bisnis keluarganya sendiri. Dalam pandangan ini, apa yang tadinya ingin diperlihatkan pemerintah sebagai usaha mengikis nepotisme dari akarnya, justru terlihat sebagai tanda-tanda kelemahan pemerintah sendiri. Ini memperburuk situasi dan akhirnya memicu pelarian modal lebih besar lagi. Fakta bahwa kemudian salah satu dari bank yang ditutup dapat beroperasi kembali, walaupun dengan nama yang baru, hanyalah menambah kerancuan dan semakin menghilangkan kepercayaan terhadap pemerintah pada waktu itu.
Perhatian IMF yang terlalu banyak dicurahkan untuk reformasi struktural di tengahtengah krisis juga sering dipertanyakan. Dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang pertama maupun kedua, perhatian terhadap program reformasi structural cukup banyak diberikan, tetapi perhatian terhadap upaya nyata yang substansial untuk menanggulangi kedua penyebab utama dari krisis, yaitu kegagalan sistem perbankan dan hutang swasta, sangat kurang atau tidak mencukupi. Awalnya IMF memaksa Indonesia untuk menjalankan kebijakan uang ketat (tight fiscal and monetary policies), yang mengharuskan surplus anggaran pada saat suku bunga tinggi, dan cenderung masih meninggi, sehingga akhirnya menghambat investasi dan permintaan konsumsi. Akhirnya, memang persyaratan tersebut berubah dan selanjutnya IMF mengalihkan posisinya dan mendorong pemerintah agar memberlakukan defisit fiskal untuk merangsang ekonomi.
Salah satu “cacat” terbesar dalam formula IMF adalah adanya pemaksaan terhadap kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pada saat memuncaknya krisis. Tujuannya sepertinya memang baik, yaitu untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan subsidi bahan bakar, sebagai bagian dari upaya perbaikan struktural (structural adjusment) ekonomi Indonesia. Memang benar, bahwa subsidi bahan bakar telah diakui sebagai isu yang perlu segera ditangani. Para menteri di bidang ekonomi sebenarnya telah lama berdebat soal perlunya merubah mekanisme harga BBM, khususnya dengan menunjuk pada subsidi minyak tanah, yang semula dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin tetapi justru menjadi alat redistribusi yang tidak efektif. Perubahan itu memang dibutuhkan, tetapi bagaimana pun juga cara dan waktunya harus tepat. Menaikkan harga minyak selama krisis ekonomi masih berlangsung sungguh tidak bijaksana, bahkan menimbulkan implikasi sosial politik yang serius, karena dalam situasi tersebut pendapatan masyarakat menurun dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Walaupun begitu, IMF tetap bersikeras memaksakan kehendaknya agar subsidi BBM dikurangi sesegera mungkin. Pada waktu bernegosiasi dengan IMF di bulan April 1998, saya berdebat keras agar kenaikan harga BBM ditunda sampai tiba pada saat yang tepat. IMF setuju untuk menunda sampai bulan Juni atau Juli tahun itu. Akan tetapi, Presiden Soeharto, beberapa saat sebelum berangkat ke Cairo di awal Mei 1998, telah memutuskan kenaikan harga BBM secepatnya. Para pembantu beliau, termasuk saya pribadi beserta Menteri Pertambagan dan Energi, telah memperingatkan bahwa keputusan itu merupakan kesalahan yang serius. Presiden Soeharto merasa yakin bahwa kalau harga BBM memang akan dinaikkan, maka pelaksanaannya harus segera. Ternyata timing-nya menjadi senjata makan tuan (backfire). Di hadapkan kepada protes dan demonstrasi mahasiswa, pemerintah terpaksa menarik kembali keputusannya tentang kenaikan harga BBM itu. Ini merupakan indikasi tambahan makin melemahnya kewibawaan pemerintah, karena tidak mampu mempertahankan kebijakannya sendiri.
IMF juga dicurigai telah membawa interest politik negara-negara donor lebih besar dibandingkan dengan kepentingan negara yang dibantunya. Contohnya, ketika situasi di Timor Timur memburuk IMF secara sepihak menghentikan proses negosiasinya dengan pemerintah Indonesia.
Apa yang dikatakan tadi, tidaklah berarti bahwa IMF tidak berperan sama sekali. Peran IMF justru sangat terasa pada tahap berikutnya ketika upaya pemulihan ekonomi berlangsung, dan pemerintah Indonesia berhasil membangun kembali hubungan yang efektif dengan IMF, diperkuat oleh dialog-dialog terbuka. Hasilnya, seluruh agenda reformasi dan implementasinya tidak lagi dipandang sebagai program IMF belaka, tetapi juga merupakan program pemerintah Indonesia, sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap seluruh paket reformasi. Suka atau tidak suka kepada IMF, setuju atau tidak setuju terhadap resep IMF untuk pemulihan ekonomi, yang pasti adanya dukungan IMF berarti adanya dukungan pula dari masyarakat internasional. Pasar pun secara hati-hati selalu mengamati apakah hubungan suatu negara dengan IMF berjalan baik, apakah kebijakan ekonominya dapat “diterima” IMF, dan apakah pemerintah konsisten dalam melaksanakan agenda dan memenuhi komitmen yang telah disetujuinya bersama IMF.
Bagaimana selanjutnya dengan upaya pemulihan ekonomi?
Awal yang baik dari proses pemulihan ekonomi yang dibarengi dengan meletakkan landasan bagi reformasi di bidang politik, ternyata tidak berkesinambungan. Sepertinya terputus di tengah jalan.
Kita ketahui bahwa reformasi politik dan proses demokratisasi telah melahirkan pemerintah baru yang dipilih secara demokratis oleh MPR yang juga dipilih melalui pemilu yang demokratis pula. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati telah meredam ketegangan politik dan mengembalikan stabilitas politik. Kehidupan kembali menjadi tenang, dan perhatian masyarakat kembali dicurahkan di bidang ekonomi. Masyarakat banyak menaruh harapan pada pemerintah yang baru, yang diharapkan dapat membimbing bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi.
Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Proses pemulihan ekonomi ternyata terhenti sama sekali, dan yang terjadi bukan kemajuan tetapi kemunduran di bidang ekonomi. Sebagai akibatnya keadaan politik pun kembali menjadi tidak stabil, dan setiap hari ada saja berbagai isyu dilontarkan justru oleh pemerintah, yang menyebabkan masyarakat menjadi makin terombangambing dalam ketidakpastian. Konflik-konflik sosial menjadi marak kembali dan bertambah luas.
Dalam keadaan demikian proses pemulihan ekonomi menjadi terhambat. Rupiah kembali melemah. Kepercayaan kepada ekonomi Indonesia yang sesungguhnya pada akhir pemerintahan Habibie sudah mulai akan pulih menjadi hilang lagi. Yang lebih memperberat keadaan adalah aset-aset yang dikuasai pemerintah melalui BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan banyak yang menjadi terbengkalai. Dengan hutang yang sama, nilai aset menjadi berkurang. Banyak kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi ditetapkan semata-mata atas pertimbangan politik, tanpa memperhitungkan dampaknya pada bidang ekonomi, misalnya kenaikan gaji PNS yang tinggi, yang ternyata tidak bisa dipikul oleh keuangan negara termasuk oleh pemerintah daerah sehingga harus ditinjau kembali, lahan perkebunan boleh diambil oleh rakyat sampai 40%, dan banyak lagi. Bukan hanya ekonomi, hukum pun dijadikan sarana untuk tujuan politik.
Akhirnya terjadi lagi krisis politik yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid, dan terpilihnya Megawati sebagai Presiden didampingi oleh Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Istimewa tahun 2001, yang baru saja kita lalui. Presiden Megawati mewarisi keadaan yang jauh lebih buruk dari pada Presiden Abdurrahman Wahid. Pada akhir pemerintahan Habibie, meskipun krisis ekonomi belum terlampaui dan banyak hal masih harus diselesaikan, setidaknya masalah yang akut telah teratasi, tinggal lagi menyelesaikan masalah-masalah yang memang bersifat kronis yang memerlukan waktu lebih lama dan kebijakan-kebijakan publik di bidang ekonomi yang tepat dan terukur. Namun, hal itu justru tidak tampak dalam pemerintah Abdurrahman Wahid, sehingga Presiden Megawati mewarisi keadaan yang lebih berat lagi.
Terpilihnya Presiden Megawati dengan Wakil Presiden Hamzah Haz, disambut dengan hangat oleh rakyat Indonesia dan juga mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Masyarakat Indonesia kembali tumbuh optimismenya bahwa akhirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya akan teratasi walaupun dengan perlahan-lahan. Terutama tim ekonomi mendapat sambutan yang hangat karena dinilai terdiri dari orang-orang yang profesional.
Namun, belakangan ini ternyata optimisme itu makin berkurang, dan telah ada tandatanda bahwa masyarakat mulai kembali menjadi pesimis, seperti pada waktu Presiden Wahid, yang juga diawali dengan suasana yang optimis, dan kemudian berubah menjadi pesimis setelah beberapa bulan tidak ada kemajuan.
Namun, ada beda antara keduanya: secara politik pemerintah Megawati lebih kukuh karena di parlemen para pendukungnya cukup besar. Masyarakat pun sudah mulai “letih” untuk terus-menerus menghadapi krisis politik, dan dirasakan ada semacam tekad atau konsensus bahwa pemerintah Megawati harus dapat bertahan atau dipertahankan sampai 2004, yaitu sampai pemilu yang akan datang.
Dengan demikian, yang dihadapi oleh pemerintah Megawati seyogyanya adalah masalah ekonomi saja, karena pada sisi politiknya relatif aman.
Memang banyak masalah yang dihadapi di bidang ekonomi sebagaimana layaknya sebuah negara yang sedang dalam krisis. Namun, yang paling menonjol adalah masalah hutang. Bukan hanya besarnya hutang (debt stock) yang memang sudah cukup besar, tetapi terutama bebannya pada anggaran. Apabila beban hutang itu dapat berkurang, maka akan tersedia dana yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama untuk memperbaiki dan membangun kembali berbagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan.
Banyak orang merasa sangat pesimis dengan masalah hutang ini seakan-akan beban itu tidak akan pernah bisa teratasi.
Marilah kita sejenak membicarakan isu utama yang telah membuat banyak orang pesimistis itu, yaitu hutang pemerintah. Sebagaimana diketahui, hutang luar negeri pemerintah Indonesia saat ini sekitar US$75 milyar, termasuk hutang kepada IMF, dan Rp650 triliun hutang domestik yaitu sebagai akibat krisis di sektor perbankan. Berdasarkan nilai tukar saat ini, rasio hutang pemerintah terhadap PDB hampir sekitar 100%. Pada tahun ini, pembayaran bunga pinjaman adalah hampir 26% dari total belanja pemerintah pusat. Ini adalah jumlah dana yang besar, dan akan menyulitkan keseimbangan fiskal. Masalah hutang ini dan bebannya ke masa depan menjadi sumber pesimisme di kalangan masyarakat. Namun sesungguhnya dengan kebijakan pembiayaan yang hati-hati dan tingkat pertumbuhan yang masuk akal, beban hutang tersebut masih ada kemungkinan untuk dapat dikelola (manageable) meskipun tetap tidak mudah. Sebagai contoh, jika pertumbuhan PDB 5% per tahun untuk lima tahun mendatang dan inflasi berkisar 7% per tahun, maka PDB nominal akan tumbuh sekitar 80% dalam periode tersebut. Jika nilai tukar riil relatif konstan dan tidak ada penambahan hutang baru, maka rasio hutang pemerintah terhadap PDB akan turun menjadi sekitar 65%.
Tetapi jika rupiah menguat, rasio hutang terhadap PDB tersebut dapat berkurang, seperti diilustrasikan pada tabel di bawah ini.
Tabel:
Rasio Hutang terhadap PDB sebagai fungsi dari nilai tukar
Nilai Tukar
7000 8000 9000 10000 11000 12000
Hutang (US$) US$75 Milyar 525 600 675 750 825 900
Hutang (Rp) Rp650 Trilyun 650 650 650 650 650 650
Total 1175 1250 1325 1400 1475 1550
PDB (Rp) Rp1400 Trilyun 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Rasio hutang terhadap PDB (%) 80 89 95 100 105 111
Apakah masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kita dapat menghindari memperoleh
hutang baru dalam periode tersebut? Memang tidak gampang, tetapi juga tidak sama sekali
mustahil. Secara sederhana, dengan mengganti subsidi yang tidak ditargetkan dengan program
yang jelas ditujukan khusus untuk kemiskinan, memperbaiki administrasi perpajakan, dan
penjualan aset pemerintah secara cepat, dalam periode lima tahun kita dapat meningkatkan
pengeluaran pembangunan sambil mulai membuat surplus. Langkah-langkah ini akan
membutuhkan kerja keras, kepemimpinan dan keteguhan hati. Lebih dari itu, strategi tersebut
akan membuat beban masalah fiskal menjadi tanggungan mereka yang mampu, yaitu golongan
kaya dan yang selama ini memperoleh keuntungan dari administrasi perpajakan kita yang
memang belum sempurna betul.
Akan tetapi, bagaimana masuk akal untuk mengasumsikan bahwa kita bisa tumbuh ratarata
5% per tahun? Ini memang merupakan sesuatu tantangan yang tidak mudah. Apabila dunia
masih mengalami resesi dalam beberapa tahun mendatang, sasaran ini mungkin akan sulit
tercapai. Namun, semua indikasi menunjukkan Amerika Serikat akan bangkit dari resesi dalam
paruh akhir 2002, dan Eropa tumbuh secara wajar dalam tahun ini. Perekonomian Jepang
mengalami keadaan lebih sulit, tetapi jika Amerika Serikat dan Eropa tumbuh, maka
perekonomian dunia termasuk Jepang akan pulih. Apabila hal itu terjadi, permintaan terhadap
ekspor kita dapat meningkat selama tahun 2002 dan 2003 dan harga-harga komoditas dapat pulih
kembali. Semua ini berarti bahwa pertumbuhan dalam perekonomian negara-negara berkembang
yang mencakup pasar global dan pasar domestik dapat berakselerasi. Dengan mengambil
langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi salah satu dari negara-negara tersebut.
Saya sudah menyampaikan satu langkah kunci: penjualan aset dengan cepat, apakah
melalui BPPN atau melalui privatisasi. Hal ini penting untuk anggaran pembangunan, tetapi lebih
penting lagi adalah untuk membuat aset yang produktif ditangani kembali oleh sektor swasta.
Divestasi ini akan membuat aset menjadi lebih produktif, menarik modal asing dan domestik
kembali dari luar negeri, dan dalam jangka panjang, meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
Penjualan aset-aset bank dan swastanisasi bank pemerintah dapat membantu menyegarkan
www.ginandjar.com 12
kembali proses intermediasi keuangan dalam perekonomian. Inilah wilayah di mana pemerintah
harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan memperoleh dukungan yang kuat pula dari DPR.
Namun, isu-isu lain adalah sama, kalau tidak lebih penting dalam mempersiapkan negara
kita ini untuk mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dunia pada masa yang akan
datang. Kita butuh lebih banyak investasi. Akan tetapi, para investor tidak akan mau
menanamkan modalnya apabila mereka memiliki prospek keuntungan yang sedikit atau apabila
mereka menduga bahwa perusahaannya akan “dicuri” apabila menguntungkan. Kondisi
keamanan saat ini di Indonesia membuat para investor enggan untuk menanamkan modalnya,
terutama di luar kota-kota besar. Lebih dari itu, masalah lemahnya hukum dan tidak adanya
komitmen untuk mentaati kontrak juga membuat menarik investasi menjadi lebih sulit. Bukti
nyata dalam usaha perbaikan keamanan dan sistem hukum adalah sangat penting dalam
meningkatkan penanaman modal.
Kita juga butuh stabilitas yang hanya akan terwujud ketika rakyat merasa bahwa manfaat
dari pertumbuhan tersebut dinikmati secara adil. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih
proaktif dalam menjalankan strategi pengentasan penduduk miskin yang memberikan kesempatan
kepada rakyat miskin untuk menempuh kehidupan yang lebih baik, memperoleh pelayanan
kesehatan yang baik dengan biaya yang terjangkau dan pendidikan yang baik pula dengan biaya
yang murah. Hal ini akan membuat rakyat miskin merasa mendapat tempat yang layak dalam
kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini juga akan membuat golongan kaya dilihat sebagai
penopang kehidupan masyarakat dengan pembayaran pajak yang adil dan penunjang berbagai
beban masyarakat lainnya.
Memperbaiki hubungan tenaga kerja dan meningkatkan hak-hak buruh juga merupakan
agenda yang penting. Kalangan pekerja harus dapat dengan leluasa mengorganisir diri untuk
mendapatkan upah yang layak dari perusahaan. Namun sama pentingnya, khususnya pada saat
kita berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru, perbaikan upah harus meningkat seiring
dengan peningkatan produktivitas.
Kita juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada sektor pertanian. Keuntungan
dari hasil pertanian harus disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas, bukan dari
peningkatan lahan pertanian. Ini berarti bahwa investasi lebih banyak diberikan dalam penelitian
untuk memperbaiki bibit-bibit dalam komoditas utama, dan seluruh tanah dipergunakan secara
efektif. Hal ini juga berlaku bagi penanaman padi. Petani yang dapat memperoleh keuntungan
lebih apabila menanam komoditas lain selain padi patut diberi kesempatan. Hal ini berarti konsep
swa-sembada padi yang selama ini menjadi kebijakan pertanian harus dikembangkan menjadi
konsep yang lebih produktif dan efisien. Bersamaan dengan itu kita tetap harus menyadari
peranan khusus beras dalam perekonomian kita dan mengelola kebijakan beras dalam negeri yang
menjamin perlindungan maksimum terhadap para petani. Lagi, hal ini bukanlah langkah yang
berat dan mahal, namun membutuhkan kepemimpinan dan visi.
Perhatian khusus harus diberikan kepada ekonomi rakyat, yaitu ekonomi rakyat kecil
yang bergerak di akar rumput. Ekonomi kecil dan menengah telah menyangga dan
menyelamatkan ekonomi masyarakat kita pada masa krisis, pada waktu ekonomi skala besar,
ekonomi konglomerat, ambruk dan sekarang menjadi beban pemerintah. Ekonomi rakyat yang
selama ini mendapat fasilitas yang kecil dari pemerintah perlu mendapat perhatian dan dukungan
yang lebih besar, sehingga dapat menyangga dan meredam krisis-krisis ekonomi di masa depan,
yang memang bisa saja terjadi, sebagai akibat gerakan di dalam ekonomi di dunia.
Beberapa hari yang lalu telah berlaku ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).
Pertanyaannya adalah apakah perusahaan-perusahaan kita sudah siap menghadapi AFTA ini?
Saya percaya bahwa kita sudah siap. Dan apabila beberapa perusahaan ada yang belum siap, hal
itu tidak dapat dihindari. AFTA dirancang agar setiap negara anggota ASEAN dapat
memaksimumkan keunggulan komparatifnya. Sejarah Indonesia dari tahun 1986 sampai saat ini
menjadi saksi bahwa negara ini dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan bebas. AFTA
hanyalah langkah lanjutan dalam proses tersebut.
www.ginandjar.com 13
Aspek lain dalam persiapan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari
membaiknya ekonomi dunia adalah melanjutkan upaya penyesuaian struktural untuk membuat
dunia usaha kita dapat bersaing sekuat mungkin. Hal ini mesti melibatkan perubahan ke depan
struktur tarif yang rendah dan seragam. Tarif kita pada umumnya rendah, namun jauh dari
seragam.
Indonesia dan Argentina
Sebagai penutup, saya ingin mengulas masalah Argentina dalam kaitannya dengan
masalah utama dalam ekonomi Indonesia dewasa ini, yaitu masalah hutang.
Dengan keputusan Argentina untuk menuntut moratorium pembayaran hutang, timbul
pertanyaan apakah Indonesia harus melakukan hal yang sama. Hutang pemerintah Argentina
sebagaimana dilaporkan adalah sekitar US$150 milyar, sedikit lebih besar dari hutang pemerintah
Indonesia (sovereign debt) yang sekitar US$140 milyar. Selain itu, PDB Argentina yang sekitar
US$280 milyar adalah sekitar dua kalinya PDB Indonesia memberikan kesan bahwa beban hutang
kita jauh melebihi daripada hutang Argentina. Namun sesungguhnya situasi perekonomian kedua
negara tersebut memiliki beberapa perbedaan penting. Pertama, hanya setengah dari hutang
pemerintah kita dihitung dalam dolar dan dimiliki oleh orang asing. Di Argentina, semua
hutangnya dalam dolar atau dalam Pesos yang dikaitkan ke dalam dolar dan oleh karenanya harus
secara efektif dibayar dalam nilai mata uang asing. Kedua, hampir semua hutang luar negeri kita
bersyarat sangat lunak (concessionarry), yaitu tingkat bunga hutang luar negeri tersebut jauh di
bawah tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Sebagian besar dari bunga hutang Argentina
sama dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, dan ketika perekonomian Argentina terpuruk,
tingkat suku bunga hutang tersebut justru meningkat dengan tajam. Ketiga, lebih dari setengah
hutang luar negeri kita adalah dalam bentuk pinjaman pembangunan bilateral. Dengan melalui
mekanisme yang sudah dikenal dalam Paris Club kita dapat meminta penjadwalan ulang
pembayaran, dan melalui penjadwalan serta restrukturisasi memungkinkan kita untuk meminta
hair cut yang signifikan. Dalam kasus Argentina, hampir seluruh hutangnya adalah dalam bentuk
surat obligasi (bond).
Secara umum, adalah sangat sulit, kalau tidak mau disebut mustahil, untuk menjadwal
ulang hutang bond. Jadi Argentina memiliki pilihan yang kecil selain untuk secara sepihak
menetapkan moratorium pembayaran hutang. Sebaliknya Indonesia dapat secara efektif
memotong beban hutang sampai kepada tingkat yang dapat dikelola tanpa menimbulkan
konsekuensi negatif seperti yang dihadapi oleh Argentina. Harus diingat, kita menerima
komitmen lebih dari US$3 milyar sebagai pinjaman dari CGI tahun ini. Apabila secara sepihak
kita menghentikan pembayaran hutang luar negeri kita, pinjaman tersebut tidak akan dapat
dicairkan dan keuntungan dari moratorium dalam jangka pendek akan sangat kecil. Dalam kasus
Argentina, keuntungan lebih banyak didapat dari moratorium itu sendiri, minimal dalam jangka
pendek, dibandingkan dengan kerugian yang akan diterima dalam kaitannya dengan pinjaman
baru.
Penutup
Dari uraian di atas jelas masih ada masa depan bagi perekonomian Indonesia.
Keberhasilan dan kegagalan yang dialami selama ini adalah pengalaman yang sangat berharga
untuk dijadikan pelajaran dalam membangun masa depan yang lebih baik. Untuk mencapainya,
yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah kepemimpinan yang memiliki visi yang kuat dan
didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu berbagai upaya perlu dilakukan agar secara
bertahap kita dapat mengatasi masalah-masalah yang kita rasakan demikian beratnya sekarang ini.
Beberapa diantaranya yang pokok adalah sebagai berikut.
Pertama adalah mempertahankan momentum pemulihan ekonomi agar masalah-masalah
sosial mendasar seperti pengangguran dan kemiskinan tidak semakin memburuk. Dengan
www.ginandjar.com 14
perekonomian dunia yang masih dalam tahap pemulihan tahun 2002 ini, kegiatan ekonomi perlu
didukung oleh penguatan permintaan domestik terutama dari konsumsi masyarakat serta investasi
secara bertahap. Dalam kaitan itu program restrukturisasi utang perusahaan dan pemulihan fungsi
intermediasi perbankan perlu dipercepat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kedua adalah meningkatkan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam upaya
menutup defisit anggaran, memperkecilnya dan akhirnya memperoleh surplus untuk membiayai
kegiatan-kegiatan pembangunan, terutama untuk investasi di bidang prasarana dan SDM,
khususnya pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut meliputi peningkatan sisi penerimaan dan
pengendalian sisi pengeluaran. Dalam upaya meningkatkan penerimaan perlu diperhatikan prinsip
keadilan dan dalam pelaksanaannya tidak justru menghambat pemulihan ekonomi. Pelaksanaan
otonomi daerah harus dimantapkan, dan harus memperkuat upaya pemulihan ekonomi dan justru
tidak memperlemahnya.
Ketiga adalah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi percepatan pemulihan
ekonomi yang, mencakup pemeliharaan keamanan dan stabilitas politik; serta penciptaan
hubungan pengusaha - karyawan yang harmonis.
Keempat adalah memberi prioritas pada pengembangan usaha kecil dan menengah atau
dalam istilah popularnya “ekonomi rakyat”, yakni ekonomi yang berakar pada masyarakat dan
bersumber pada sumber daya yang ada di dalam negeri. Dukungan kepada sektor ini harus
membuat ekonomi rakyat itu menjadi makin tangguh, maju, dan modern, tetapi tetap mandiri.
Pengembangan ekonomi rakyat ini juga selain memiliki tujuan-tujuan ekonomi juga untuk
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Kelima adalah mempercepat reformasi hukum dengan menyelenggarakan pemerintahan
yang terbuka (open government) sebagai salah satu konsep dasar good governance. Pada
hakekatnya konsep ini mengandung pengertian bahwa seluruh kegiatan pemerintahan terutama
yang berkaitan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat luas harus terbuka dan transparan
serta dapat diikuti, diamati, dan diawasi oleh masyarakat. Konsep pemerintahan yang terbuka
memberikan jaminan kepada masyarakat dalam bentuk hak atau kemudahan serta keadilan untuk
memperoleh informasi yang dikuasai oleh pemerintah, hak untuk berpartisipasi dan berperan
serta dalam proses pengambilan dan perumusan keputusan publik, dan hak untuk
menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pengambilan keputusan,
substansi atau materi pengaturannya serta keberatan atas diabaikannya hak-hak tersebut.
Keterbukaan juga berarti pengawasan yang lebih efektif terhadap penyelenggaraan negara.
Demikianlah berbagai pandangan mengenai ekonomi Indonesia dewasa ini, mengapa
menjadi demikian dan harapan ke masa depan. Semoga ada manfaatnya untuk buah pikiran
bersama.
Kepustakaan:
Buehrer, T.S (2000), Monthly Report for August, Jakarta: Partnership for Economic Growth,
Bappenas Office, September
Bello, W. (1997a), ‘Addicted to capital: the ten year high and present –day withdrawal trauma of
Southeast Asia’s economies’, November, http://focusweb.org/focus/library/addicted_to_
capital.htm)
Bello, W. (1997b), ‘The end of Asian Miracle’, http://www.stern.nyu.edu ~nroubeni/asia/miracle.
pdf
Furman, J. and Stiglitz, J. (1998), ‘Economic Crisis: Evidence and Insight from East Asia’,
prepared for the banking Panel on Economic Activity, Washington D.C.: World Bank,
November
www.ginandjar.com 15
Greenspan, A. (1997), ‘Testimony of Chairman Alan Greenspan before the Committee on
Banking and Financial Services, U.S. House of Representatives’, 13 November 1997,
(http://www.bog.frb.fed.us/ boarddocs/testimony/19971113.htm)
HIID (1997), Quarterly Economic Report May 1997; First Quarter 1997, Jakarta, May
Hill, H. (1999), The Indonesian Economy in Crisis: Causes, Consequences and Lessons,
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
Kartasasmita, Ginandjar (2001), ‘Globalization and the Economic Crisis: the Indonesian Story’,
Cambridge: Weatherhead Centre for International Affairs, Harvard University, April.
------- (1996) Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta:
PT. Pustaka CIDESINDO, 1996.
Kenward, L.R. (1999), Assessing Vulnerability to Financial Crisis: Evidence from Indonesia,
Victoria, December
OECD Center for Co-operation with Non-Members (1999), Structural Aspect of the East Asian
Crisis, Paris
Olds, K., Dicken, P.F., Kelly, L.K and Yeung, H.W (1999), Globalisation and the Asia Pacific:
Contested Territories, London: Routledge
PREM Economic Policy Group and Development Economics Group (2000), ‘Assessing
Globalization’, Briefing Papers, Washington D.C: World Bank, April
Radelet, S. and Sachs, J. (1998), ‘The onset of the East Asian financial crisis’, 30 March,
(http://www.hiid.harvard.edu/pub/other/ asiacrisis.html), accessed 18 May 1998, in Olds,
K., Dicken, P., Kelly, P.F., Kong, L. and Yeung, H.W (eds), Globalisation and the Asia-
Pacific: Contested Territories, London: Routledge
Rodrik, D. (1997), Has Globalization Gone Too Far, Washington D.C.: Institute for International
Economics, March
Stern, J.J (2000), Liberalization and Growth Before 1997, Cambridge: NEBR Seminar,
September
Woo, W.T, Sachs, J.D and Schwab, K. (2000), The Asian Financial Crisis: Lessons for a
Resilient Asia, Cambridge: MIT, February
World Bank (1997), ‘Indonesia: Sustaining High Growth with Equity’, Project on Exchange Rate
Crisis in Emerging Market Countries: Indonesia, Cambridge: NEBR, May
World Bank (1998), ‘Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Update July 16, 1998’, Project on
Exchange Rate Crisis in Emerging Market Countries: Indonesia, Cambridge: NEBR,
September
World Bank (2000), ‘Global Economic Prospect: Beyond Financial Crisis 1998/1999’, August,
(http://www.worldbank.org/prospects/gep 98-99/sum.htm), accessed 6 October 2000

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

Entri Populer

himpunan mahasisswa IPS terpadu UNM 2012-2013

himpunan mahasisswa IPS terpadu UNM 2012-2013